Direktorat Jenderal Pajak Tagih Pajak Minimum 15 Persen, Begini Kronologinya

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Indonesia kini menagih pajak minimum global 15 persen dari grup perusahaan multinasional raksasa. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hal itu pada Kamis (12/11/2026), dengan menyebut negara “mulai September 2026 berkomitmen untuk mengambil hak pemajakan 15 persen”, dikutip CNN Indonesia.

Aturan ini lahir dari kesepakatan global, bukan inisiatif tunggal Jakarta. Pilar Dua, yang digagas G20 dan dikoordinasikan OECD, didukung lebih dari 140 negara. Tujuannya menghentikan perang tarif pajak antarnegara dan menutup celah pemindahan laba ke negara bertarif rendah.

Sasarannya hanya grup multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal 750 juta euro per tahun, atau sekitar Rp15,17 triliun. Bila tarif pajak efektif grup di suatu negara di bawah 15 persen, selisihnya ditagih sebagai pajak tambahan (top-up tax).

Kronologinya dimulai akhir 2024. Pemerintah menerbitkan PMK 136/2024 pada 31 Desember 2024, berlaku sejak tahun pajak 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal saat itu, Febrio Kacaribu, menyebut inisiatif ini untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat, dikutip CNBC Indonesia.

PMK itu memuat tiga mekanisme penagihan, yakni QDMTT, IIR, dan UTPR sebagai pengaman terakhir. Aturan teknisnya menyusul lewat Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 yang diberitakan DDTCNews pada Mei 2026.

Perdirjen itu memasang lini masa tahun GloBE 2025. Pendaftaran wajib pajak GloBE paling lambat 30 September 2026, pajak tambahan dibayar paling lambat 31 Desember 2026, dan laporan tahunan beserta GloBE Information Return paling lambat 30 Juni 2027 untuk tahun pertama.

Seberapa banyak yang terdampak? Berdasarkan laporan per negara (CbCR) 2023, terdapat 37 induk dalam negeri dengan 1.721 anak usaha, serta 1.717 induk luar negeri dengan 4.688 anak usaha di Indonesia. Liputan6.com melaporkan 78 wajib pajak sudah mendaftar secara sukarela.

Bagi Indonesia, pajak ini menjadi cara menjaga hak pemajakan. Bimo ingin korporasi global “tidak lagi memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan kontribusi pajak”, dikutip Liputan6.com. Hasilnya diharapkan menambah dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Isunya juga menyentuh insentif investasi. Tax holiday Indonesia berlaku 5 hingga 20 tahun, sehingga perusahaan raksasa yang menikmatinya bisa tetap kena tagihan tambahan. Direktur Perpajakan Internasional DJP Dwi Astuti mengakui potensi penerimaan dinilai kecil, tetapi menilai tambahan sekecil apa pun lebih baik daripada tidak ada, dikutip DDTCNews.

Yang belum diumumkan adalah besaran penerimaan yang ditargetkan dan jumlah final wajib pajak yang membayar. Kepastian itu baru terlihat setelah tenggat pembayaran akhir Desember 2026.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: CNN Indonesia, Liputan6.com, detikFinance, DDTCNews, DDTCNews, CNBC Indonesia