Kasus Penyadapan Presiden: Bagaimana Alurnya Menurut Kapolri dan Apa Sikap DPR?
JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh menjadi topik paling dicari hari ini. Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan alur penyadapan itu, tulis detikNews.
Menurut paparan Kapolri, ada empat tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, dan Ahrie Sonta yang sudah dipecat dari Polri. Status mereka adalah tersangka, belum ada putusan pengadilan.
Kapolri menyebut Listyo Sigit diduga menentukan target penyadapan dan menyampaikannya secara lisan atau lewat WhatsApp kepada eks Kabagmon Polri Ahrie Sonta. “Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi, seperti dikutip detikNews.
Perintah itu, menurut Kapolri, diteruskan ke eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, yang juga diduga memberikan persetujuan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Slamet juga diduga meneruskan laporan harian dan analisis hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Komisi III DPR bersikap keras. Dalam kesimpulan rapat, Komisi III menilai penyadapan atau akses ilegal serta penghilangan data elektronik yang diduga dilakukan para tersangka merupakan tindak pidana makar, tulis CNN Indonesia.
Untuk memahami bobotnya, penyadapan sejatinya kewenangan yang dibatasi ketat dan hanya sah untuk kepentingan penegakan hukum sesuai aturan. Dugaan penyalahgunaan alat negara untuk memantau kepala negara menjadikan kasus ini salah satu perkara paling serius yang pernah menyeret petinggi kepolisian.
Yang belum diketahui antara lain tanggapan resmi para tersangka atau kuasa hukumnya di sumber yang dibaca, daftar lengkap tokoh yang diduga disadap, dan pasal yang akhirnya dipakai penyidik. Semua pihak berhak atas asas praduga tak bersalah.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: detikNews, CNN Indonesia
