Kronologi Sehari Kabar Gibran Mundur: Dari Pertemuan Pagi hingga Penjelasan Istana
JAKARTA – Selasa, 10 November 2026, menjadi hari yang padat bagi Istana Kepresidenan. Dalam satu hari, kabar pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berujung pada penjelasan resmi bahwa Gibran mengajukan pengunduran diri.
Pagi hari, Gibran dan Prabowo bertemu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian membenarkan kabar pertemuan itu dan menyebut durasinya kurang lebih 2,5 jam.
Sore hari, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Prasetyo menjelaskan isi pertemuan.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Presiden menolak niat tersebut. Menurut dia, tidak benar Presiden menyampaikan penolakan dalam pertemuan itu.
Latar belakangnya, menurut Prasetyo, adalah dinamika terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui PTUN, menurut ANTARA.
Pasangan Prabowo-Gibran sebelumnya maju bersama pada Pemilu 2024. Bila kursi wakil presiden kosong, konstitusi memberi jalan yang jelas: Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon usulan Presiden.
Hingga artikel ini disusun, belum ada pengumuman resmi apakah Presiden menerima pengunduran diri tersebut, apakah surat pengunduran diri telah diserahkan secara formal, dan kapan keputusan akhir diambil. Belum ada pula pernyataan langsung dari Gibran maupun Prabowo yang dikutip media. Selama belum ada kekosongan jabatan yang ditetapkan, mekanisme pengisian di MPR juga belum berlaku.
Suara.com melaporkan, dokumen yang dimaksud berkaitan dengan bukti pendidikan setara SMA, dan Gibran meminta tetap menjabat selama proses pembuktian itu berjalan.
CNBC Indonesia melaporkan, Prasetyo juga menyatakan Istana menghormati Hak Menyatakan Pendapat DPR sebagai proses politik.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: CNBC Indonesia, CNBC Indonesia, ANTARA, JDIH Kementerian Keuangan.
