Ijazah Gibran: Dari Gugatan 2025 hingga 120 Tanda Tangan HMP, Begini Jalannya
JAKARTA – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut dibawa ke MPR pada Kamis (12/11/2026) tidak muncul tiba-tiba. Di belakangnya ada polemik ijazah Gibran yang bergulir di pengadilan selama lebih dari setahun, lalu merembet ke parlemen.
Titik awalnya 29 Agustus 2025. Seorang warga bernama Subhan Palal mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025, menurut catatan Katadata. Persoalannya menyangkut surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang dipakai Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sengketa kemudian berpindah ke jalur tata usaha negara. PTUN Jakarta memutus perkara 62/G/2026/PTUN/JKT pada 21 Mei 2026, dan putusan itu dikuatkan di tingkat banding pada Agustus 2026. Pihak tergugatnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai penerbit surat.
Awal Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam perkara terpisah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau kualifikasi luar negeri yang bisa menjadi dasar penyetaraan SMA. Meski begitu, MK tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden, seperti dilaporkan Katadata.
Subhan mendaftarkan kasasi pada 8 Oktober 2026. Pada Jumat (30/10/2026), Mahkamah Agung lewat putusan 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi itu dan menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah. Majelisnya diketuai hakim agung Yulius.
Putusan MA menjadi bahan bakar di Senayan. Pada Rabu (11/11/2026), 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyerahkan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR, menurut IDN Times dan NU Online. Fraksi PKS menyumbang tanda tangan terbanyak, 28 orang, sementara Gerindra dan Golkar masing-masing 11 orang.
Di jalur eksekutif, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyatakan niat mundur, seperti dilaporkan VIVA. Rabu malam, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kepada kumparan bahwa surat pengunduran diri diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
Kamis pagi, CNBC Indonesia melaporkan Gibran kembali menemui Prabowo di Istana sebelum bertolak ke MPR. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan pimpinan MPR siaga menerima kedatangan Wapres, seperti dikutip Liputan6.com.
Meski kabar mundur menguat, pengusul HMP belum berhenti. “Kami di DPR jalan terus untuk HMP sampai prosesnya final,” kata politikus PKS Mardani Ali Sera kepada IDN Times.
Yang belum diketahui, apakah MPR sudah resmi menerima surat pengunduran diri, apa isi dan alasannya, serta bagaimana nasib usulan HMP di rapat paripurna DPR. Tindak lanjut Kemendikdasmen atas putusan MA juga belum diumumkan.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: Katadata, IDN Times, NU Online, VIVA, kumparan, CNBC Indonesia, Liputan6.com
