Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Dipilih dengan alasan.Pedoman · Koreksi
Dipilih dengan alasan.
Ekonomi

Di Balik Janji Rp100 Miliar Prabowo: Satu Obat, 30 Harga Berbeda

Potret Prabowo Subianto (foto arsip 2024)
Foto: Komisi Pemilihan Umum RI / Wikimedia Commons (Public domain)

PALU – Janji Presiden Prabowo Subianto memberi tambahan Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan setidaknya Rp20 miliar per kabupaten berangkat dari satu persoalan lama: harga belanja pemerintah yang tidak seragam. Janji itu ia sampaikan saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sabtu (14/11/2026), menurut ANTARA dan Katadata.

Prabowo mencontohkan pengadaan obat di rumah sakit. Menurutnya, satu jenis obat bisa memiliki 20 sampai 30 harga berbeda. Penyebabnya, pengadaan dilakukan terpisah oleh sekitar 500 kabupaten/kota dan puluhan kementerian.

“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” kata Prabowo, seperti dikutip ANTARA.

Logo Universitas Muhammadiyah Palu
Logo Universitas Muhammadiyah Palu, tempat Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah digelar. Gambar: Universitas Muhammadiyah Palu / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Hitungannya, menurut laporan ANTARA dan Republika, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen, atau kira-kira Rp400 triliun, hilang karena harga yang digelembungkan. Dengan pengadaan terpusat, penghematan disebut bisa mencapai 40 persen.

Uang dari penghematan itulah yang dijanjikan kembali ke daerah. “Anggarannya siap. Ini dari penghematan dan bisa diserahkan lagi ke daerah dan rakyat,” ujar Prabowo, dikutip Katadata.

Gagasan menyatukan pengadaan sebenarnya sudah lama dikenal lewat katalog elektronik pemerintah, tempat instansi membeli barang dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang baru dari pernyataan Prabowo adalah janji mengembalikan hasil penghematan dalam bentuk tambahan dana per daerah.

Prabowo juga menyebut akan mengumpulkan semua gubernur dan bupati untuk membahas mekanisme pencairan dana tersebut.

Yang belum diketahui: total anggaran, dasar hukum, tanggal pencairan, dan syarat penggunaan dana. Angka Rp400 triliun juga masih berupa perkiraan, bukan hasil penghematan yang sudah diaudit.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: ANTARA, Katadata, Republika

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga